Trump dan Sekaratnya Demokrasi AS

RASANYA belum lama saat dunia cukup dikejutkan dengan kemenangan Donald Trump saat pemilihan presiden Amerika Serikat (AS), tahun 2106 silam. Kini, tanpa terasa Negara Paman Sam itu akan kembali melangsungkan pesta demokrasi empat tahunan  yang rencananya akan diselenggarakan pada penghujung tahun 2020.

Pada tahun 2016, Donald Trump yang diusung Partai Republik benar-benar mampu membalikkan semua analisis dan keluar sebagai pemenang pada pemilihan presiden Amerika Serikat dengan mengalahkan Hillary Clinton yang sebelumnya jauh lebih diuggulkan.

Wajar, jika kala itu tak banyak pihak yang mengunggulkan Trump, mengingat dirinya sama sekali belum pernah menampuk jabatan publik atau memiliki pengalaman sebagai politikus.

Apalagi, lawan yang dihadapi pengusaha sukses asal New York ini bukanlah orang sembarangan. Dia adalah Hillary Clinton, seorang politisi kawakan yang pernah menjabat posisi penting di pemerintahan AS sebagai Menteri Luar Negeri. Selain itu, Hillary adalah seorang mantan ibu negara, saat suaminya, Bill Clinton menjabat presiden.

Banyak pihak percaya, bahwa pertarungan Pilpres AS 2106 akan dengan mudah dimenangi Hillary yang kala itu diberi mandat oleh seteru abadi Partai Republik, yaitu Partai Demokrat dan melenggang mulus menuju Gedung Putih.

Namun bahwa politik bukanlah hitungan matematis setidaknya bisa dibuktikan dalam kasus ini. Trump yang tidak diungulkan oleh pihak manapun termasuk lembaga survei nyatanya mampu memenangi pertarungan dan karpet merah menuju Gedung Putih terbuka sangat lebar.

Padahal selama masa kampanye, Trump hampir tak pernah sepi dari kontroversi. Bahkan ada dua kasus yang sempat membuat heboh dunia, yakni tuduhan pelecehan seksual dan mengancam akan melarang warga muslim masuk ke AS. 

Kedua kasus tersebut di atas saat itu ditenggarai akan lebih mempersulit jalan Trump menuju kursi kekuasaan. Sebaliknya, malah lebih memuluskan jalan Hillary mengikuti jejak suaminya.

Tapi, tetap saja segala kontroversi tersebut di atas tidak mampu menghalangi Trump jadi penguasa negara super power.

Kini, Trump tengah berada di penghujung jabatannya sebagai presiden AS dan siap kembali bertarung dalam pilpres 2020 mendatang, yang diyakini lawannya kali ini adalah Joe Biden.

Hanya saja, di saat dirinya mempersiapkan segala sesuatunya dalam menghadapi kontestasi Pilpres pada akhir tahun, sejumlah masalah serius menghadangnya.

Masalah pertama tentu saja tentang mewabahnya pandemi virus corona atau covid-19. Ditenggarai akibat dari arogansi Trump lah, Amerika Serikat menjadi negara yang paling parah. Sejauh ini tak kurang dari satu jiwa dinyatakan positif oleh virus asal Wuhan, China tersebut, dengan lebih 100 ribu jiwa diantaranya meninggal dunia.

Sedangkan masalah yang kedua yaitu terjadinya kerusuhan di hampir seluruh negara bagian AS dalam beberapa waktu belakangan. Pemicunya adalah terjadinya pembunuhan terhadap salah seorang warga kulit hitam AS, bernama George Floyd oleh beberapa oknum kepolisian Minneapolis.

Pembunuhan tersebut rupanya berdampak sangat serius, dan akhirnya memantik kerusuhan dan tindakan anarkis. Sebab terjadinya kerusuhan tersebut, bukan lagi tentang kasus pembunuhan George Floyd yang menjadi alasan satu-satunya para demonstran turun ke jalan dan membuat onar. Melainkan, sudah melebar ke masalah yang jauh lebih prinsip, yaitu masalah isu rasisme.

Dalam hal ini, Trump tak urung menjadi sasaran tembak para demonstran dimaksud karena dianggap sebagai pemimpin yang mendukung adanya rasisme di negara tersebut.

Hal tersebut diperkuat dengan munculnya gambar sampul majala TIME  yang menyindir Presiden AS bersifat rasis seperti pemimpin NAZI, Adolf Hitler, yang beredar luas di media sosial.

Seperti dikutip dari Kompas.com, gambar sampul majalah dengan corak khas TIME itu menjadi perbincangan hangat warganet, pasalnya gambar sampul majalah itu berisi siluet wajah Trump dari samping, yang ditempatkan sebagai "kumis" Adolf Hitler.

Sosok Hitler digambar berupa siluet rambutnya saja, tetapi bersama "kumis" wajah Trump sudah mengartikan bahwa sosok yang dimaksud adalah sang pimpinan Nazi. Sindiran rasialisme diperkuat dengan tulisan kecil di pojok kanan bawah sampul, yang dalam bahasa Indonesia berarti "Rasisme. Virus yang paling bahaya."

Demokrasi AS Sekarat

Sebagai negara yang sudah dianggap mampu menjalankan demokrasi dengan sangat dewasa, rasanya penulis tidak habis pikir jika di Amerika Serikat masih didapati adanya isu rasisme.

Sejatinya sebagai negara yang terkenal demokratis dan liberal, mereka bisa lebih mampu menerima segala perbedaan dan menjungjung tinggi toleransi. Baik itu toleransi beragama, toleransi perbedaan warna kulit atau toleransi perbedaan ras atau kesukuan.

Namun nyatanya seperti kita saksikan bersama, isu rasisme di Amerika Serikat merupakan penyakit yang telah sangat akut. Jika demikian halnya, rasanya tak salah kalau kita mempertanyakan, macam demokrasi bagaimana dan apa yang mereka jalankan.

Menyikapi terjadinya isu rasisme di AS, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, menilai terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika ke-45 telah menguak borok demokrasi Amerika. 

Menurutnya seperti dikutip Tempo.co, kampanye Trump di musim kampanye Pilpres AS yang rasis, yang menunjukkan sentimen negatif terhadap imigran kulit warna dan kaum Muslim, telah menabung bara api yang meledak dalam kerusuhan rasial saat ini.

"Demokrasi Amerika tengah sekarat karena menghasilkan pemimpin konservatif yang menyeret demokrasi ke titik anti 

Tambahkan teks

klimaks dengan retorika-retorika politik iliberal yang selama ini dimusuhinya," kata Said Aqil Siradj dalam keterangan tertulis, Jumat, 5 Juni 2020.

Said menjelaskan keadilan, persamaan hak, pemerataan, dan perlakuan tanpa diskriminasi terhadap seluruh kelompok masyarakat merupakan nilai-nilai demokrasi yang gagal dicontohkan AS.

"Standar ganda yang sering digunakan Amerika dalam isu HAM, perdagangan bebas, dan terorisme menunjukkan wajah bopeng demokrasi yang tidak patut ditiru," tuturnya.

Salam