Kala SBY Mengajari Bebek Berenang, dan FPI Bak Anak Ayam Kehilangan Induk

 

Kala Mengajari Bebek Berenang dan Ada Anak Ayam Kehilangan Induk

Riuh rendah politik berkaitan dengan Omnibus Law masih berlanjut saja. Ada hal yang cukup menarik dan menjadi sebuah oase di mana panasnya suhu politik ini, lebih baik disikapi dengan lelucon saja. Dua hal yang layak dianggap sebagai lelucon dari pada dinilai sebagai sebuah hal yang serius.

Saat demonstrasi, Jokowi dinarasikan kabur, beliau di tempat tugas, kunjungan kenegaraan malah melihat bebek yang memang khas dan terkenal dari Kalimantan. Kunjungan kerja dan menyaksikan peternakan jelas jauh lebih penting dari sekadar menyaksikan demo yang tidak jelas. Melihat bebek itu tentu bukan kunjungan kepada bebek, nanti ada yang tidak suka akan mengatakan, meninggalkan rakyat demi bebek.

Ketahanan pangan yang seolah dianggap sebuah hal yang tidak penting, kini diprioritaskan, bahkan Menhan yang menjadi pimpinan. Pertahanan tanpa ketahanan pangan sama juga bohong. Lapar bisa menjadi masalah yang akut, apalagi kelaparan. Nah penting bukan dengan adanya UU Cipta Kerja dan program ketahanan pangan.

Menariknya adalah reaksi Pak Beye atas pernyataan pemerintah, awalnya Airlangga yang mengatakan tahu siapa dalang atau penyandang dana untuk demo yang berakhir ricuh. Normatif, pernyataan yang masih juga sesuai koridor tugasnya. Malah jauh lebih lebay atau tida pas sikap berlebihan Pak Beye.

Beliau mengatakan, Pak Jokowi pemerintahan malah mengambil kata kekuasaan itu terbatas. Lha kan memang demikian, wong tidak memaksakan juga untuk terus menguasai kursi kepresidenan. Memangnya pernah Jokowi meminta menjadi tiga periode atau lebih begitu? Konteksnya kejauhan.

Pak Beye juga mengatakan, pemerintah tidak perlu alergi dengan keberadaan demonstrasi. Rakyat berhak menyatakan pendapat. Lha emang begitu. Hak, tapi jangan lupa kewajiban. Ini masa pandemi dulu mengutus cucunya minta lockdown, lha kini memaksa pemerintah membiarkan demo.

Hak itu jangan dikedepankan namun lupa kewajiban. Menjaga kehidupan dengan tetap sehat itu kewajiban Pak Beye. Demonya tidak dilarang kog, dijamin konstitusi bahkan, tetapi anarkhi, merusak, dan pandemi itu yang dipersoalkan.

Pemerintah memiliki dan dijamin UU bahkan UUD dengan segala kelengkapannya. Ada BIN, polisi, militer, penyadapan juga itu semua milik dan demi pemerintah. Ingat pemerintah dengan presiden sebagai koordinatornya, bukan Jokowinya yang utama. Jokowi sebagai manusianya yang memegang peran. Tentu Pak Beye paham itu, semua akan menyuplai data, informasi, dan semua hal kepada presiden.

Informasi sekecil dan sedetail apapun jauh lebih valid milik presiden yang sedang bertugas dan mengemban amanat, dari pada mantan. Ini yang perlu Pak Beye sadari dan ingat. Sesetia apapun militer dan jaringan Pak Beye di mana-mana, tetap akan lebih taat pada konstitusi yang kali ini diemban oleh Jokowi.

Lha siapa yang sensi dengan kebo dan si buya coba? Kog kini malah seolah mengatakan pemerintah melarang demo, amnesia atau malah lupa daratan? Entahlah.

Anak Ayam Kehilangan Induk

Rizieq Shihab pergi ke luar negeri. Mau apapun istilahnya, yang jelas ia pergi. Mau ibadah, atau ada yang menyebut kabur, itu hanya istilah. Yang pasti, kini keadaan relatif lebih tenang, dan para pengikt demo tidak lagi sebanyak dan segegap gempita ketika ada RS. Sentral penting memang ada di sosok RS. Hal yang sangat disadari oleh para anak buah dan pelaku lapangan demo dan FPI.

Mengaitkan nama, memberikan ruang dan kesempatan untuk orasi atau apapun namanya jelas itu memperlihatkan bagaimana mereka memerlukan sosok RS ada di antara mereka. Bak anak ayam kehilangan induk, mereka selalu teriak bahwa RS akan pulang. Hari berganti dan tahun berjalan selalu saja ngeprank kalau ia akan pulang.

Dulu pernah mengatakan Jokowi atau pemerintah yang membuat RS tidak bisa  pulang. Ada pula katanya karena tinggal terlalu lama akhirnya perlu membayar denda yang cukup mahal. Lha katanya tamu kerajaan kog kena denda.

Kini yang terbaru, salah satu elit FPI mengatakan RS akan pulang dan memimpin revolusi. Semua urusan kelar dan siap pulang. Menarik, ketika Duta Besar RI di KSA membantah keterangan itu, buru-buru Sobri mengatakan, itu kerjaan media.

Ada beberapa hal yang layak dijadikan urusan polisi,

Pertama, soal revolusi, ini serius, sangat mungkin kena tegur karena membahayakan keberadaan RS, karena KSP sudah menyerahkannya kepada polisi. Memang serius bukan semata hal yang biasa saja, makar Bro.

Kedua, menggunakan kata tak pantas menyebut pemerintah, dan merasa diri lebih dari pemerintah di mata pemerintah KSA. Ini bisa menjadi preseden, seolah ormas ilegal setara dengan pemerintah KSA, ini juga serius bisa membuat malu kedua pemerintahan.

Ketiga, media perlu melaporkan hal ini kepada pihak berwajib, ketika menuding media sebagai pelaku pemlintiran. Sejak dua hari lalu berseliweran siaran pers yang berasal dari mereka. Lha memangnya media membuat logo dan siaran itu sendiri begitu?

Kedua kisah lucu ini, menjadi bumbu asyiknya demokrasi kita yang memang masih kanak-kanak. Ada yang mengajari bebek berenang, pun ada yang bak anak ayam kehilangan induk. Berisik luar biasa, nangis tantrum bergulung-gulung.

Salam Kasih

Susy Haryawan