Wakil Menteri dan Proyek yang Tidak Efisien

Bangunan sia-sia di pertigaan jalan (dokumen pribadi)

Bangunan dibiayai APBN itu menjadi sudut buta. Setiap pagi terjadi benturan antar motor akibat para pengendara tidak dapat melihat satu sama lainnya.

Konstruksi segiempat berukuran 3×4 meter persegi itu dibangun, di sudut paling pinggir dari halaman sebuah kantor balai penelitian sebuah kementerian. Berdinding kaca sandblasting (dilapisi film bercorak es/buram) dengan furnitur ciamik, pondok itu dirancang sebagai ruang tunggu pengemudi. Tampak mahal, dilihat dari kualitas material pembentukannya.

Kehadirannya menyebabkan timbulnya tabrakan. Ia tepat berada di sudut sebuah simpang tiga jalan. Motor dari satu sisi akan bertubrukan dengan motor atau mobil dari sisi lain. Sebab munculnya blind spot!

Ditambah karakter pengendara motor yang enggan mengurangi kecepatan ketika berada di simpangan. Maka nyaris setiap hari saya mendengar terjadinya tumbukan kendaraan bermotor. 

Solusi warga setempat, ya bangunan itu terdapat di jalan permukiman, adalah mencopot lapisan film buram dan membuat gundukan melintang sebelum masuk pertigaan. Agak mengurangi. Sesekali masih ada tabrakan. Belakangan tidak ada lagi. Warga pengguna jalan sudah terbiasa dengan situasi bangunan penyebab blind spot. 

Konstruksi tersebut benar-benar tidak mengindahkan norma garis sempadan atau batas aman dengan jalan. Padahal dibangun dengan dana pemerintah, APBN. Ada kesia-siaan yang memboroskan anggaran. Nyatanya saat ini tidak digunakan secara efektif. Mau dibongkar, mestinya, sudah tercatat sebagai kekayaan negara.

Pengelola aset pada instansi yang sama juga mendirikan atau merehabilitasi gedung yang akhirnya terbengkalai. Hal kasatmata adalah bangunan-bangunan yang direncanakan untuk dijadikan kafe. Akhirnya merehabilitasi tempat fotokopi dan toko kosong sebagai kafe. Lokasi terakhir yang berfungsi sebagai kafe tempat ngopi.

Dalam contoh lain, beberapa bangunan kandang sapi dibuat di atas lahan kosong Tempat Pemakaman Umum. Para peternak enggan memanfaatkan bangunan didanai APBD tersebut. 

Akhirnya lokal untuk kandang sapi terbengkalai. Penuh coretan vandalisme. Mungkin bagian tertentu sudah lenyap. Belakangan digunakan sebagai ajang adu kecepatan burung.

Sesungguhnya masih ada beberapa kesia-siaan proyek bangunan yang memboroskan anggaran negara, karena peruntukannya tidak sesuai dengan rencana semula. Moga-moga pemborosan anggaran itu hanya terjadi di sekitar tempat saya. Tidak di lingkungan Anda.

Akan tetapi jika ada juga di lingkungan lain dalam sebaran luas, maka bayangkan pemborosan yang telah dilakukan!

Dengan kata lain, ada hal-hal di mana uang negara tidak digunakan dengan berhasil guna. 

Belum lama Presiden RI Joko Widodo telah melantik lima wakil menteri Kabinet Indonesia Maju, Kamis (23/12/2020) di Istana Negara, Jakarta. Yaitu: Wakil Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian BUMN.

Kemudian Jokowi juga menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial tentang keberadaan wakil menteri di Kemensos.

Keberadaan para wakil menteri tersebut kian membuat gemuk kabinet Jokowi. Entah berapa besar dampaknya, yang pasti penambahan pos jabatan itu menambah beban anggaran pemerintah. 

Kesia-siaan bangunan tidak berguna seperti contoh di atas sebagai bukti adanya ketidakcermatan di perencanaan dan pelaksanaan proyek yang dibiayai keuangan negara.

Jangan sampai adanya pos jabatan wakil menteri menjadi kesia-siaan belaka yang memboroskan keuangan negara. Boros karena penempatannya menjadi tidak efektif dan efisien. Hanya untuk kepentingan pragmatis.

Jadi untuk apa diadakan jabatan sekjen, Irjen, dirjen, staf ahli, dan seterusnya yang sudah ada?